//
you're reading...
Manajemen Pendidikan, Pendidikan, Teknologi Pendidikan

Upaya Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (3)

Peranan Pemerintah dalam Upaya Pengembangan Tenaga Guru

Perumusan peranan pemerintah dalam upaya pengembangan tenaga guru secara jelas dapat mengacu pada Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, dalam PP No. 19 Tahun 2005, seperti diamanahkan pada pasal 59 dalam peraturan pemerintah tersebut bahwa Pemerintah Daerah menyusun rencana kerja tahunan bidang pendidikan dengan memprioritaskan program: (1) wajib belajar; (2) peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah; (3) penuntasan pemberantasan buta aksara; (4) penjaminan mutu pada satuan pendidikan, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat; (5) peningkatan status guru sebagai profesi; (6) akreditasi pendidikan; (7) peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat; dan (8) pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan, yang terlebih dahului dan dipertanggungjawabkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah secara jelas dijabarkan pada pasal 10 dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimana Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara pada pasal 11 Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. serta menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Terkait dengan penyediaan dana guna terselenggaranya pendidikan seperti tersebut diatas, dapat dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sector pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Selanjutnya dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk  hibah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

About forumsejawat

http://id-id.facebook.com/baitur.r.isman

Diskusi

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: